Breaking News
MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PROBITY AUDIT

MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PROBITY AUDIT

Palangka Raya, Selasa 14 September 2021-

  1. Latar Belakang Pelaksanaan Probity Audit
    Banyak kasus korupsi yang melibatkan minimal kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu    dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD.
  • 85% Kasus Korupsi Yang Melibatkan minimal 306  Gubernur/Bupati/ Walikota  adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa
  • Penelitian KPK : >70% Kasus Korupsi Berasal dari PBJ
  • 423 Kasus Korupsi yang Ditangani BPKP Sejak Tahun 2003 adalah Kasus PBJ

Gambar 1.1. Kasus Korupsi dari Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

    2. Dasar Hukum
       Dasar hukum pelaksanaan Probity Audit terhadap pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  • Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  • Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  • Petunjuk Teknis Probity Audit Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 188.4/342/IX.c/2021.
  • Peraturan-peraturan tentang tugas dan fungsi APIP.
  • Peraturan lain terkait pengadaan barang/jasa.

   3. Pengertian Probty Audit

  • Probity Audit sebagai assurance yang diberikan oleh APIP untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probity requirement), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Probity audit hanya memberikan keyakinan yang memadai terhadap probity requirement. Keyakinan yang diberikan sebatas berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima APIP.
  • Probity audit juga merupakan mekanisme peringatan dini (early warning mechanism) bagi manajemen pengadaan barang/jasa atas kemungkinan terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan. Probity audit terutama dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (real time audit).
  • Berikut adalah perbedaan antara Audit Kinerja dan Probity Audit Gambar 1.2 Perbedaan Audit Kinerja dan Probity Audit
  • Probity Audit dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
    a. Efisien dan efektif sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (best value for public money);
    b. Transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan bersaing;
    c. Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. Bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
  • Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa tersebut seharusnya dilaksanakan dengan mengacu pada etika pengadaan barang/jasa. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur mengenai etika bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, yaitu:
    1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
    2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
    3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung mapun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
    4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kepakatan tertulis pihak terkait;
    5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
    6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
    7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
    8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

     4. Ruang Lingkup Audit 

  • Probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan audit dengan tujuan tertentu, (vide penjelasan Pasal 4 ayat 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
  • Probity Audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (real time) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa (early warning). Probity audit ini juga merupakan bagian dari proses manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan pengadaan barang/jasa.
  • Ruang lingkup audit ini harus ditetapkan sejak proses perencanaan audit dan diungkapkan secara jelas di laporan hasil audit. Probity audit dapat dilakukan pada pengadaan barang/jasa yang menjadi lingkup pengaturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksanannya dan dengan memperhatikan kriteria-kriteria pengadaan yang dapat dilakukan probity audit.
  • Tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dapat menjadi ruang lingkup probity audit dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan penandatanganan kontrak, pelaksaaan kontrak sampai dengan penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 100%). Untuk tahapan terpilih, agar dipastikan terlebih dahulu bahwa tahap sebelumnya mulai dari perencanaan tidak terdapat permasalahan. 

    5. Metodologi Audit

  1. Probity Audit pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan metodologi sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
  • Desk audit, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas audit yang dilakukan, terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, serta mengidentifikasikan kelemahan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa.
  • Field audit, yaitu pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk pengecekan langsung atas kebenaran jumlah, mutu dan penempatan, serta ketepatan waktu penyerahan, antara lain melalui observasi/pengamatan, pengecekan/pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan serta teknik audit lainnya.
  • Benchmarking, yaitu suatu proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan perusahaan/organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja (performance) perusahaan/organisasi (Benchmarking The Primer; Benchmarking for Continuous Environmental Improvement, GEMI, 1994), misalnya modus operansi penyimpangan yang terjadi dan best practice dalam PBJ.
  • Perbandingan dan Analisis, misalnya membandingkan;
    1. Rencana kebutuhan dengan dengan rencana pengadaan barang/jasa;
    2. Harga Perkiraan Sendiri/HPS/OE dengan harga pasar setempat yang wajar atau pedoman harga satuan yang telah ditetapkan oleh Instansi Teknis, organisasi/media lainnya yang dapat  dipertanggungjawabkan dan BI/BHMN/BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya;
    3. Dokumen Pengadaan/lelang dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    4. Hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan kontrak baik dari segi mutu (spesifikasi teknis) maupun kuantitas;
  • Jika dalam menilai kesesuaian kualitas dan kuantitas barang/jasa dibutuhkan keahlian tertentu diluar kompetensi APIP maka dapat menggunakan tenaga ahli.
  • Dalam pelaksanaannya, probity audit pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa harus memperhatikan sasaran dan tujuan audit tiap tahapan, dan mengacu pada audit program rinci dan daftar uji hasil audit sebagai alat bantu bagi APIP dalam membuat simpulan hasil audit pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.

   6. Tahapan Probity Audit 

  • Salah satu upaya untuk mewujudkan peran APIP dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time audit) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip probity yang disebut sebagai probity audit. Berikut adalah tahapan probity audit sesuai Petunjuk Teknis Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa (Probity Audit) di Inspektorat Kota Palangka Raya.
    I. Tahapan Probity Audit
    Tahapan-tahapan probity audit yaitu terdiri dari tahap :

    1. Perencanaan
    2. Pelaksanaan
    3. Pengkomunikasian hasil probity audit.

    Lebih lengkap dapat dilihat pada SOP Pelaksanaan Probity Audit pada link berikut : https://inspektorat.palangkaraya.go.id/2021/09/14/sop-pelaksanaan-pengawasan-intern-atas-pengawasan-barang-dan-jasa-probity-audit/

    II. Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

    Saat ini Inspektorat Kota Palangka Raya melaksanakan probity audit pada tahap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan probity audit yang mencakup:

    • Audit atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
    • Audit atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
    • Audit atas Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha
    • Audit atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.

    Penjelasan lebih lanjut pada Video berikut

Petunjuk Teknis Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa (Probity Audit) di Inspektorat Kota Palangka Raya https://inspektorat.palangkaraya.go.id/2021/09/14/juknis-pengawasan-intern-atas-pengadaan-barang-jasa-probity-audit-di-inspektorat-kota-palangka-raya/

   7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan SOPD dalam Proses Audit

  1. Apabila Probity audit dilaksanakan berdasarkan permintaan dari SOPD maka akan dilaksanakan telaahan atas permintaan tersebut. SOPD diharapkan untuk melengkapi dokumen sebagai bahan telaahan penilaian resiko dan/ melaksanakan ekspose sehingga APIP memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh tentang PBJ yang akan dilaksanakan, serta ruang lingkup audit yang akan diaudit.
  2. Pimpinan Instansi Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa dan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa memberikan Surat Representasi Manajemen dan Surat Pernyataan Penanggung Jawab Probity sesuai format yang telah ditetapkan kepada Inspektorat Kota Palangka Raya. Sebagai bentuk pemahaman dan komitmen bahwa efektifitas audit probity sangat tergantung pada kerja sama, kejujuran, dan integritas para pihak yang terkait dalam menyediakan data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa yang diaudit.
  3. Mengikuti proses pembicaraan pendahuluan (entry meeting) dengan APIP untuk membahas teknis pelaksanaan audit, serta mendapatkan gambaran umum tahapan proses pengadaan barang/jasa pada saat audit mulai dilakukan.
  4. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan selama Proses Probity audit
  5. Tertib dan Kooperatif selama proses probity audit dengan memberikan akses kepada APIP secara penuh untuk memperoleh dokumen (dalam bentuk hardcopy maupun softcopy), untuk mengamati pertemuan-pertemuan, melakukan kunjungan lapangan dan membuat fotokopi (photo copy) dokumen relevan yang diperlukan.
  6. Melaksanakan rekomendasi yang diberikan tim audit baik berupa atensi manajemen (secara real time ketika pengawasan berlangsung) ataupun dalam Laporan Hasil Probity audit.
  7. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada APIP Inspektorat Kota Palangka Raya.

Gambar 1.3 Alur Probity Audit di Inspektorat Kota Palangka Raya

 

 

 

 

About inspektorat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*